Melirik Perjalanan Dinas di Indonesia

Perjalanan dinas merupakan hal lumrah yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah. Walaupun sering dipandang miring oleh masyarakat, sebenarnya perjalanan dinas telah diatur oleh undang-undang. Sayangnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu sebagai rakyat yang baik, mari kita tengok suka dan suukanya perjalanan dinas.

matematika perjalanan dinas

“matematika adalah ilmu pasti yang penuh dengan ketidakpastian”

coba kita tengok contoh kasus yang sering terjadi dilapangan. Contoh dibawah ini adalah perjalanan 3 hari yang dilakukan ahok-wagug DKI Jakarta ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI di Wisma Griya Sabha Kopo, Bogor-propinsi Jawa Barat. Dalam websitenya(ahok.org) ahok juga mencela kenaikan biaya yang tidak dipublikasikan ke masyarakat.

19 januari 2011

fasilitas angkutan dalam kota(provinsi) selama 3 hari Rp. 675.000,00 x 3 = Rp. 2.025.000,00

Uang harian selama 3 hari Rp. 350.000,00 x 3 = Rp. 1.050.000,00

Biaya representasi tetap Rp. 200.000,00 x 3 = Rp. 600.000,00

Biaya penginapan Rp.150.000,00 x 3 = Rp. 450.000,00

coba kita cermati dan kita hitung dengan ilmu matematika.

Pertemuan di Wisma Griya Sabha Kopo, Bogor-propinsi Jawa Barat berlangsung selama 3 hari, logikanya perjalanan pulang dan pergi terjadi di hari ke-1 dan ke-3. Harusnya tidak ada biaya transportasi di hari ke-2. Kalaupun di hari ke-2 butuh transportasi itupun tidak sebesar hari pertama dan ketiga. Jika yang merancang pertemuan ini cerdas, lokasi penginapan harusnya dekat/memiliki balai pertemuan sehingga biaya transportasi di hari ke-2 bisa dihilangkan.

Sebagai anggota DPR RI tentunya difasilitasi dengan mobil dinas untuk menunjang pekerjaan. sudah menjadi rahasia umum jika pengadaan mobil dinas anggota DPR RI menelan biaya yang tidak sedikit. jika perjalanan jakarta-bogor saja sudah tidak mau pakai mobil dinas, buat apa mobil dinas diadakan?. bagi anda yang berdomisili bogor-jakarta pasti akan sadar betapa ganjilnya angka 2.025.000,00. Saya tahu itu angka genap, yang saya maksud jika uang itu anda belikan pertamax untuk mobil anda, berapa kali anda  bisa PP jakarta bogor?. Saya ragu, apa cuma saya yang merasa angka itu tidak wajar? Atau anda juga merasa begitu?.

jika ditotal, maka jumlahnya sekitar Rp. 4.125.000,00 jauh lebih besar dari UMR jakarta tahun 2014 yang cuma berkisar 2,4 juta rupiah. Parahnya itu semua hanya honorarium (upah di luar gaji). Jika saja mereka yang menganggarkan dana berkaca pada kondisi rakyat, pemotongan 50-75% tentunya bukan masalah yang besar mengingat janji dan tekad mereka untuk menjadi pelayan bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Membangun Sistem Pengawas

“kita tidak butuh seorang superman atau wonderwoman, tetapi kita butuh ratusan idealis untuk merubah tradisi”

Salah satu kendala pada perjalanan dinas adalah output/hasil  yang kadang tidak jelas. Terkadang laporan output/hasil kurang lengkap. Dan parahnya dana bisa cair walaupun berkas-berkasnya kurang. Seharusnya pemerintah lebih tegas memberi sanksi bagi pihak yang mencairkan dana padahal berkasnya tidak lengkap. Sanksi diberikan kepada penerima maupun pencair dana itu agar memberikan efek jera. Begitu juga untuk penganggaran dana dengan jumlah yang tidak logis. Seperti kasus diatas harusnya mendapat sorotan khusus, karena hal itu menunjukkan kegagalan proses belajar mengajar khususnya pada mapel matematika.

Untuk mengawasi data-data fiktif seperti perjalanan fiktif, tiket fiktif, hotel fiktif, rapat yang harusnya bisa dilakukan didalam kota tetapi laksanakan diluar kota, diperlukan badan khusus ditiap kab/kota yang saling terintergrasi dan siap melakukan inspeksi mendadak. Jika badan ini sudah terbentuk, maka PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib melapor menggunakan HPnya.

Contohnya, andi melakukan perjalanan dinas dari kota A ke kota B.  maka sebelum andi naik pesawat di bandara kota A, dia melapor melalui sms ke no. dinas pengawas di kota A bahwa dia naik pewat x jadwal ke x, begitu juga ketika dia check in hotel di kota B , dia melapor sms ke no. yang sama yakni no. dinas pengawas kota A bahwa dia telah check in di hotel x.

Selanjutnya dinas pengawas kota A akan berkoordinasi dengan dinas pengawas di kota B. jika misalnya diadakan inspeksi mendadak dan laporan andi ternyata fiktif. Tentuntya sanksi yang berat  siap menunggu. Cara kerjanya, dinas pengawas di kota A memeriksa apakah andi benar-benar naik pesawat x jadwal ke x di bandara kota A, sedangkan dinas pengawas kota B atas permintaaan dinas pengawas kota A melakukan pengecekan apakah andi benar-benar menginap di hotel x di kota B.

Dengan adanya inspeksi mendadak maka para pelaku penyelewengan takut untuk melancarkan aksinya. Dinas pengawas ini bisa berupa perpanjangan tangan dari KPK pusat yang diletakkan di setiap kabupaten/kota.

Saya kira biaya ini sangatlah murah, hanya butuh sms dan handphone. Hal yang sederhana tapi efektif. Tentu saja yang namanya inspeksi mendadak tidak dilakukan setiap ada laporan. hal yang demikian hanya pemborosan dana. Lakukanlah penuh kejutan sehingga benar-benar membuat pelakunya kelabakan.

jangan lupa kunjungi:

http://www.nu.or.id/